Menuju Indonesia Bangkrut: Saatnya Reformasi Jilid II

Memasuki pertengahan tahun 2026, ada pertanyaan yang rasanya semakin sulit untuk dihindari: ke mana sebenarnya negara ini sedang dibawa?

Bukan pertanyaan yang lahir dari keresahan tanpa dasar. Bukan pula sikap yang tumbuh dari ketidakpuasan sesaat. Ini adalah pertanyaan yang muncul dari akumulasi dari deretan kebijakan yang satu per satu, pelan-pelan, menggerus kepercayaan bahwa pemerintahan Prabowo Subianto sedang bekerja untuk rakyat.

PMII Cabang Bone hari ini menyatakan sikap: kami mosi tidak percaya.

Anggaran yang Bocor di Mana-mana

APBN sejatinya adalah mandat. Ia bukan milik presiden, bukan milik menteri, dan tentu bukan milik para elite yang berseliweran di koridor kekuasaan. Ia adalah titipan rakyat yang seharusnya dikembalikan dalam bentuk pelayanan dan kesejahteraan yang nyata.

Tapi yang terjadi hari ini adalah pemborosan yang berjalan tanpa rasa bersalah. Defisit fiskal terus menganga. Beban utang ditumpuk dan diwariskan kepada generasi yang bahkan belum lahir. Sementara itu, rakyat kecil di Bone petani, nelayan, pedagang pasar masih berjuang setiap hari hanya untuk sekadar bertahan.

Ketika anggaran negara habis untuk hal-hal yang tidak dirasakan manfaatnya oleh mereka, maka kita perlu bertanya dengan jujur: untuk siapa sebenarnya negara ini dikelola?

Rupiah Melemah, Beban Makin Berat

Nilai tukar rupiah yang terus tertekan bukan sekadar angka di layar bursa yang hanya dikhawatirkan para investor. Bagi ibu rumah tangga yang berbelanja di pasar, bagi pengusaha kecil yang bergantung pada bahan baku impor, bagi buruh yang upahnya tak pernah naik secepat harga barang pelemahan rupiah adalah tekanan nyata yang dirasakan setiap hari.

Ini adalah sinyal yang seharusnya dibaca sebagai peringatan serius. Bahwa kepercayaan terhadap arah ekonomi Indonesia sedang goyah. Bahwa kebijakan-kebijakan yang diambil belum mampu memberikan rasa aman kepada siapa pun.

BBM: Beban yang Tak Kunjung Terangkat

Harga BBM adalah isu yang terlalu sering dianggap teknis, padahal sejatinya ia adalah isu kemanusiaan.

Bagi nelayan di Bone yang melaut sebelum subuh, harga solar adalah penentu apakah hari itu mereka akan balik modal atau pulang dengan tangan kosong. Bagi petani yang mengoperasikan pompa air di sawah, harga BBM adalah selisih antara panen yang menguntungkan dan kerja keras yang berakhir sia-sia.

Di tengah kondisi seperti ini, wacana pencabutan subsidi masih terus membayangi. Jika benar-benar terjadi, bukan hanya beban yang bertambah tapi harapan yang semakin menipis.

MBG dan Koperasi Desa: Mahal di Anggaran, Miskin di Hasil

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa Merah Putih hadir dengan janji besar. Tapi di lapangan, yang ditemukan adalah implementasi yang jauh dari memuaskan, pengawasan yang lemah, dan pertanyaan-pertanyaan yang belum terjawab soal ke mana sebenarnya anggaran mengalir.

Yang lebih memprihatinkan, ada indikasi bahwa dana fungsi pendidikan nasional terpangkas demi membiayai program-program ini. Artinya, hak anak-anak bangsa atas pendidikan yang layak dikorbankan demi program yang lebih kental aroma politisnya daripada dampak nyatanya.

Apakah ini yang disebut berpihak kepada rakyat?

Militerisme: Hantu yang Kembali Mengetuk

Reformasi 1998 tidak lahir dengan mudah. Ia dibayar dengan harga yang sangat mahal. Dan salah satu capaian terbesarnya adalah memisahkan militer dari kehidupan sipil mengembalikan ruang publik kepada rakyat.

Hari ini, capaian itu perlahan digerus. Keterlibatan unsur militer aktif dalam jabatan-jabatan sipil semakin meluas. Ruang-ruang yang seharusnya menjadi domain warga negara biasa mulai diisi oleh warna seragam. Dan ini terjadi begitu perlahan, begitu halus, sehingga kita hampir tidak menyadarinya.

Ketika masyarakat mulai menyensor dirinya sendiri, ketika rasa takut untuk bersuara tumbuh subur maka penguasa tidak lagi membutuhkan ancaman eksplisit. Ketakutan telah bekerja lebih efektif daripada rantai. Kita pernah hidup dalam kondisi seperti itu. Dan kita bersumpah untuk tidak kembali ke sana.

Mosi Tidak Percaya adalah Kewajiban, Bukan Pilihan

PMII Cabang Bone tidak menyatakan sikap ini untuk mencari perhatian. Kami menyatakannya karena diam bukan lagi pilihan yang bisa kami pertanggungjawabkan kepada rakyat Bone, kepada sejarah, dan kepada mereka yang dulu berkorban agar generasi hari ini bisa hidup dalam negara yang lebih adil.

Reformasi Jilid II bukan ancaman bagi siapa pun yang memimpin dengan benar. Ia hanya menjadi keniscayaan ketika yang memimpin terus memilih untuk tidak mendengar.

Kepada Presiden Prabowo Subianto masih ada waktu untuk membuktikan bahwa kepercayaan rakyat tidak salah tempat. Tapi waktu itu tidak akan tersedia selamanya.

Sebab pada akhirnya, Indonesia yang kita cita-citakan tidak dibangun oleh slogan dan program populis yang membakar anggaran. Ia dibangun oleh kebijakan yang benar-benar menghadirkan keadilan, keamanan, dan harapan bagi seluruh rakyatnya. Jika hal-hal mendasar itu masih jauh dari terwujud, maka kita perlu bertanya dengan keras: apakah kita sedang menuju Indonesia yang lebih baik, atau sedang melangkah pasti menuju kebangkrutan?

Ditulis Oleh

Zulkifli, Ketua PC PMII Bone